SIBERKALIMANTAN.COM, KUALA MANDOR B – Dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, Derahman menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kuala Mandor B Selasa 27 Januari 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.
Musrenbang tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, sejumlah Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7, serta unsur pemerintah kecamatan, desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan berbagai elemen warga. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.
Baca Juga: Kantor SAR Pontianak Gelar SAR Go To School, Tanamkan Keselamatan Sejak Dini
Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Usulan yang paling banyak disuarakan adalah peningkatan jalan poros ekonomi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, serta pusat pelayanan publik.
Derahman menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat agar tidak berhenti pada tahap perencanaan semata.
Baca Juga: Wacana Polri di Bawah Kementerian Disorot, Pemuda Muhammadiyah Kubu Raya Tolak Keras
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat harus dikawal secara serius hingga masuk dalam program prioritas dan direalisasikan. Musrenbang tidak boleh hanya menjadi formalitas,” tegas Derahman.
Sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini penuh tantangan. Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menetapkan program pembangunan.
“Di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Derahman berharap hasil Musrenbang Kecamatan Kuala Mandor B dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang benar-benar pro rakyat dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.