Sekjen Kemensos Robben Rico Bagikan Cerita saat Menjemput Anak Sekolah Rakyat yang Tak Terdaftar DTSEN, Lokasi Rumah di Dalam Hutan Kalteng

SIBERKALIMANTAN.COM, - Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo yang membuat anak-anak dalam belenggu kemiskinan bisa mendapatkan pendidikan.

Program ini di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) yang erat dengan pemenuhan kesejahteraan rakyat.

Namun, berbeda dari pendataan program bantuan sosial (bansos), Kemensos memiliki metode sendiri untuk mendata anak-anak rentan yang bisa masuk ke Sekolah Rakyat.

Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico dalam forum Jaringan Pemred Promedia (JPP) yang dilaksanakan secara daring pada Selasa, 20 Januari 2026.

Menjangkau Siswa Sekolah Rakyat dengan Verifikasi Data dan Home Visit

Meski kini ada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Rico menyebut bahwa tidak hanya mengandalkan data yang sudah terhimpun.

“Pendekatan kita beda dari yang bansos. Awalnya bergerak dari DTSEN dulu, setelah itu untuk memastikan kami tidak langsung percaya 100 persen pada data, karena pasti ada margin errornya,” ucap Rico.

“Kemudian nanti bukan hanya satu saja. Nanti pendamping PKH, teman-teman dari Pemda juga melakukan penjangkauan dan masing-masing harus ditampilkan profil anaknya untuk diajukan, ditandatangani kepala daerah,” paparnya.

Perjalanan Menjemput Anak Tak Terdata DTSEN

Dalam forum tersebut, Rico juga mengungkapkan bahwa tim Kemensos sempat menemukan bahwa masih ada anak yang tak terdaftar di DTSEN.

Lebih lanjut, ia turut membagikan momen saat menjemput seorang anak bernama Alfiyanur yang tinggal di dalam hutan di Katingan, Kalimantan Tengah.

“Saya penasaran kok aneh ini, ada orang tinggal di hutan sama kakaknya tapi tidak ketahuan,” ujarnya.

“Perjalanan ke sana, naik mobil double cabin itu 25 menit. Jalannya mohon maaf, bukan jalan aspal tapi jalan tanah. Setelah sampai di sana, masih jalan kaki 10 menit untuk sampai ke rumahnya,” paparnya.

Kasus anak yang tak terdata tersebut, kata Rico hanya membutuhkan surat keterangan dari daerah untuk bisa masuk ke Sekolah Rakyat.

“Nah, lucunya anak ini, Forkopimdanya tidak tahu kalau ada rumah ini, ada warga di sini. Rumahnya nggak ada listrik,” imbuhnya.