IMM Pontianak Tolak Tegas Wacana Pilkada Dipilih oleh DPRD: “Rakyat Bukan Masalah, Rakyat Adalah Jawaban”

SIBERKALIMANTAN.COM, PONTIANAK— Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Pontianak menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Ketua Umum IMM Kota Pontianak, Sher Khan, menilai gagasan tersebut merupakan langkah mundur dari prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sher Khan menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh diredusir hanya karena persoalan biaya penyelenggaraan atau kerumitan teknis.

“Demokrasi adalah soal kedaulatan rakyat, bukan kenyamanan elite. Ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka legitimasi kekuasaan bergeser dari rakyat ke ruang-ruang politik yang sarat kompromi, transaksi, dan kepentingan sempit,” ujarnya Kamis 15 Januari 2026

Baca Juga: Kakek Molyadi Ditemukan Selamat Setelah Dua Hari Hilang di Ladang, Tim SAR Gabungan Akhiri Operasi Pencarian

Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak kelam ketika mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Menurutnya, praktik tersebut pernah melahirkan politik tertutup, politik balas jasa, hingga penguatan oligarki lokal yang berdampak buruk pada keberpihakan kebijakan kepada masyarakat.

“Wacana ini bukan solusi atas problem demokrasi, melainkan jalan pintas yang berisiko merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik,” kata Sher Khan.

IMM menilai bahwa berbagai problem pilkada saat ini mulai dari politik uang, polarisasi, hingga potensi konflik bukan alasan yang cukup untuk mencabut hak rakyat dalam memilih. Justru, kata Sher Khan, yang perlu diperkuat adalah pendidikan politik, penegakan hukum pemilu, serta pembenahan internal partai politik.

Baca Juga: BYD Hadirkan Pengalaman Menantang di Sirkuit All-Terrain Khusus NEV di Zhengzhou, Petualangan Berkendara dan Edukasi Teknologi Secara Langsung

“Menghukum rakyat atas kegagalan elite mengelola demokrasi adalah bentuk ketidakadilan politik,” tegasnya.

IMM Kota Pontianak menegaskan bahwa demokrasi harus disempurnakan, bukan ditarik ke belakang. Negara, menurut mereka, harus memiliki keberanian untuk tetap mempercayai rakyat dalam menentukan masa depan politiknya.

“Kami menolak segala bentuk kebijakan yang menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik. Demokrasi yang sehat memang melelahkan, tetapi tanpa demokrasi, kekuasaan hanya akan menjadi alat segelintir orang,” ujar Sher Khan.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen IMM terhadap nilai-nilai demokrasi. “Demokrasi bukan untuk disederhanakan, tetapi untuk dimatangkan. Rakyat bukan masalah, rakyat adalah jawaban,” pungkasnya.