SIBERKALIMANTAN.COM, PONTIANAK — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI, BEM Seka Kalbar, serta Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah Kalimantan Barat kembali turun ke jalan dalam aksi demonstrasi “Kalbar Menggugat” Jilid 3 pada Rabu 26 November 2025.
Aksi lanjutan ini digelar untuk menekan pemerintah agar menindaklanjuti tuntutan yang dinilai belum mendapatkan respons memadai sejak dua gelombang sebelumnya.
Sejak pukul 15.00 WIB, massa mulai berkumpul di Bundaran Digulis Pontianak. Dengan membawa spanduk, poster, dan peralatan orasi, mereka berjalan kaki menuju Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Baca Juga: Bonus Atlet di Kejuaraan Belum Diputuskan, Menpora: Mesti Konsultasi dengan Kemenkeu
Sepanjang perjalanan, mahasiswa menyerukan berbagai isu strategis daerah yang menurut mereka harus segera ditangani pemerintah.
Adapun empat tuntutan utama yang kembali mereka gaungkan meliputi percepatan pembangunan infrastruktur di Kalbar, penyelesaian pembahasan KUHAP, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta penguatan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Tuntutan tersebut dianggap menjadi fondasi penting untuk menjawab berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat saat ini.
Setibanya di Gedung DPRD Kalbar, suasana sempat memanas. Massa berusaha masuk ke ruang sidang paripurna untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, namun petugas keamanan tidak serta-merta memberikan izin.
Baca Juga: Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pontianak Gelar LATDAS SAR Angkatan CXXI Tahun 2025
Aksi dorong pun tak terhindarkan, membuat situasi semakin tegang. Sebagai bentuk protes, beberapa peserta aksi bahkan membakar ban di halaman depan gedung DPRD.
Ketegangan mereda setelah proses negosiasi dilakukan. Perwakilan mahasiswa akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang paripurna untuk bertemu Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, serta sejumlah pejabat OPD terkait.
Baca Juga: Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pontianak Gelar LATDAS SAR Angkatan CXXI Tahun 2025
Dalam forum dialog tersebut, mahasiswa dari berbagai daerah menyampaikan keluhan mengenai lambannya pembangunan infrastruktur, ketimpangan layanan kesehatan, permasalahan pendidikan, hingga isu-isu daerah lainnya yang dianggap belum ditangani secara serius.
Koordinator lapangan aksi, Syarif Falmu, menegaskan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti pada Jilid 3 saja.
“Kami akan terus mengawal aspirasi ini sampai seluruh tuntutan terpenuhi. Jika pemerintah tidak menunjukkan progres yang jelas, aksi Jilid 4 tidak bisa dihindari,” ujarnya.
