SIBERKALIMANTAN.COM, PONTIANAK – Sebagai organisasi mahasiswa daerah se-Kalimantan Barat, FOMDA Kalbar menilai satu tahun kepemimpinan Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan merupakan fase konsolidasi awal yang wajar dalam pemerintahan.
Namun demikian, dalam perspektif gerakan mahasiswa sebagai fungsi check and balance, FOMDA Kalbar menyampaikan sejumlah catatan dan masukan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Koordinator Pusat FOMDA Kalbar, Syarif Falmu, dalam keterangannya pada Selasa 24 Februari 2026 mengatakan bahwa pihaknya melihat adanya upaya menjaga stabilitas pemerintahan di tahun pertama.
Baca Juga: Ribuan Warga Sumenep Booking Tempat Tarawih Sejak Siang, Ternyata Ada Tradisi Tahunan Bagi-bagi Amplop Rp300 Ribu
“Dari sisi stabilitas, kami melihat adanya upaya menjaga komunikasi publik dan konsolidasi birokrasi. Ini penting sebagai fondasi administrasi daerah,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai belum terlihat terobosan kebijakan yang benar-benar transformasional, khususnya pada sektor strategis seperti pemerataan pendidikan di wilayah 3T, penguatan ekonomi rakyat dan UMKM lokal, transparansi serta efektivitas belanja APBD, hingga percepatan pembangunan infrastruktur pedalaman dan perbatasan.
“Satu tahun ini belum menunjukkan kebijakan yang betul-betul transformasional. Padahal masyarakat membutuhkan langkah konkret yang berdampak langsung dan terukur,” tegasnya.
FOMDA Kalbar juga menyoroti beberapa hal yang perlu dibenahi pada tahun kedua kepemimpinan, di antaranya percepatan pemerataan pembangunan, reformasi pendidikan terutama distribusi guru dan fasilitas sekolah, peningkatan transparansi anggaran, serta menghadirkan program yang benar-benar dirasakan masyarakat kecil.
Baca Juga: Kapolres Kubu Raya Klarifikasi Kasus Viral “Kakek Jadi Tersangka”: Proses Hukum Sudah Sesuai Prosedur dan Diuji Praperadilan
“Kami menilai fondasi sudah ada, tetapi akselerasi kebijakan dan keberpihakan pada rakyat kecil harus lebih ditegaskan. Tahun kedua harus menjadi fase akselerasi, bukan lagi sekadar penataan internal,” tambah Syarif.
FOMDA Kalbar berharap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur ke depan lebih progresif dan berani membuat terobosan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta membuka ruang dialog berkelanjutan dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
“Kami berharap tahun kedua menjadi fase akselerasi nyata, sehingga masyarakat Kalimantan Barat benar-benar merasakan perubahan yang lebih adil dan merata,” pungkasnya.