SIBERKALIMANTAN.COM, PONTIANAK - Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim yang kian terasa hingga ke tingkat lokal, sebuah gerakan alternatif lahir dari Pontianak. Bukan sekadar berbicara tentang lingkungan, gerakan ini juga menyentuh sisi kemanusiaan: menempatkan kelompok difabel sebagai pelaku utama dalam upaya menjaga bumi.
Melalui program Together for People and Planet (ToPP) GreenAbility, Eco Bhinneka Muhammadiyah menghadirkan pendekatan yang menggabungkan aksi ekologis, pemberdayaan sosial, dan harmoni lintas iman. Program ini menegaskan bahwa upaya menyelamatkan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari prinsip keadilan sosial.
Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, Hening Purwati, menekankan bahwa selama ini pendekatan pembangunan kerap mengabaikan kelompok rentan, termasuk difabel. Padahal, mereka memiliki potensi besar sebagai bagian dari solusi.
Baca Juga: Niat Hati Belikan Mainan untuk jadi Penyemangat Sembuh, Viral Momen Barang Baru Datang saat Anaknya Sudah Meninggal
“GreenAbility hadir untuk mengubah perspektif itu. Difabel bukan objek, tetapi subjek utama dalam gerakan perubahan,” ujarnya.
Peluncuran program ini berlangsung pada 2 April 2026 di GOR Paralimpik NPCI Kalimantan Barat, Pontianak, dan melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, komunitas lintas iman, hingga kelompok difabel. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun gerakan yang inklusif dan berkelanjutan.
Tidak berhenti pada seremoni, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan pada 3 April 2026. Sebanyak 35 peserta dilibatkan dalam praktik pengolahan limbah menjadi produk bernilai guna. Limbah jeans diubah menjadi dompet dan aksesori, sementara ampas kopi dimanfaatkan menjadi sabun cair yang memiliki nilai ekonomi.
Langkah ini menunjukkan bahwa isu lingkungan dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi komunitas, khususnya bagi kelompok yang selama ini kurang mendapatkan akses.
Staf Ahli Wali Kota Pontianak, Elsa Risfadona, menilai program ini sebagai contoh konkret pembangunan inklusif yang berbasis kolaborasi.
“Pontianak memiliki kekuatan dalam keberagaman. Program seperti ini membuktikan bahwa kolaborasi bisa menjadi solusi dalam menghadapi krisis lingkungan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, Achmad Mupahir, mengingatkan bahwa krisis lingkungan sejatinya adalah krisis moral yang membutuhkan kesadaran kolektif.
Dari sisi pemberdayaan, pendiri Yayasan Parapreneur Indonesia Bahagia, Mustaat Saman, menyoroti pentingnya membuka ruang partisipasi bagi difabel.
Baca Juga: Viral Aksi Catcalling di Surabaya, Polisi Turun Tangan Mediasi hingga Pelaku Minta Maaf dan Janji Tak akan Mengulangi
“Selama ini difabel sering dianggap sebagai penerima bantuan. Padahal mereka mampu menjadi bagian dari solusi, termasuk dalam menjaga lingkungan,” tegasnya.
Dukungan terhadap pendekatan inklusif ini juga datang dari WWF Indonesia. Perwakilannya, Albertus Tjiu, menyatakan bahwa konservasi hanya akan berhasil jika melibatkan semua kelompok secara adil.
Program ini sendiri merupakan kelanjutan dari inisiatif Leading the Change yang telah berjalan sejak 2012 dan kini berkembang menjadi gerakan yang lebih luas melalui GreenAbility.
Baca Juga: Siswa Tak Habis Makan MBG, Viral Guru Honorer Kumpulkan Sisa Makanan untuk Dijadikan Pakan Ternak
Di Indonesia, jumlah penyandang difabel mencapai sekitar 22,5 juta jiwa. Namun dalam praktiknya, mereka masih sering terpinggirkan dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam isu lingkungan. Padahal, mereka adalah kelompok yang paling terdampak sekaligus memiliki potensi besar sebagai agen perubahan di tingkat komunitas.