DPR Ungkap Dugaan Manipulasi Barcode Massal: Sebut Sistem Digital BBM Subsidi Masih Bermasalah

Usulan Pelibatan TNI-Polri dalam Pengawasan

Melihat pola kecurangan yang semakin kompleks, Syarif mendorong adanya pengawasan langsung oleh aparat penegak hukum di wilayah yang rawan terjadi penyimpangan distribusi BBM.

"Nah mungkin perlu diturunkan di sana petugas TNI dan Polri nanti. Dan itu waktu tidak lama Pak Kepala biasanya hanya 1 bulan sudah tertib," ujarnya.

Menurutnya, langkah ini penting agar praktik kecurangan dapat ditekan sebelum menimbulkan kelangkaan BBM di daerah tertentu.

Peringatan terkait Lobi-lobi Tidak Resmi Penambahan Kuota BBM

Dalam rapat tersebut, Syarif juga memperingatkan soal lobi ilegal oleh pihak tertentu untuk meminta tambahan kuota BBM ke DPR.

Ia menegaskan bahwa pihak yang berwenang meminta penyesuaian kuota adalah pemerintah daerah, bukan pelaku usaha.

"Yang berhak meminta tambahan [kuota BBM] ini nanti adalah pemerintah kabupaten setempat, siapa bupati, walikota atau gubernur," tegas Syarif.

Karena itu, Syarif meminta agar tidak ada pihak swasta yang mencoba ‘menyelonong’ atau melobi Komisi terkait agar mendapatkan jatah penambahan pasokan.

"Jangan sampai ada pelaku-pelaku soal ritel swasta yang nyelonong ke komite nanti," pungkasnya.*