Sistem Penerimaan Negara Disorot, Hashim Djojohadikusumo Sebut Pengelolaan Pajak hingga Royalti Indonesia Parah

SIBERKALIMANTAN.COM, - Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap kondisi sistem penerimaan negara Indonesia yang dinilainya sangat buruk dan termasuk yang terlemah di dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan sejak satu dekade lalu.

Hal itu disampaikan Hashim dalam acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas bertajuk Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika yang digelar di Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

“Sistem penerimaan negara kita (pajak, bea cukai, PNBP, royalti) sangat-sangat parah, parah sekali,” ucap Hashim dalam forum tersebut.

Hashim menjelaskan, rasio penerimaan negara Indonesia masih berada di kisaran 9-10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka itu, menurutnya, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan rasio penerimaan terendah di dunia.

“Indonesia betul kita termasuk yang paling lemah dan paling rendah di dunia (dengan rasio 9-10 persen dari PDB),” lanjutnya.

Menurut Hashim, lemahnya penerimaan negara bukan disebabkan oleh kurangnya potensi ekonomi, melainkan buruknya kinerja aparatur negara dalam mengelola sektor perpajakan, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak.

“Kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit. Indonesia negara surplus,” kata Hashim.

Ekonomi Gelap Capai 35 Persen

Hashim juga mengungkap besarnya porsi ekonomi abu-abu dan ekonomi gelap yang belum tercatat dalam sistem resmi negara.

Mengutip data Bank Dunia, ia menyebut sekitar 35 persen aktivitas ekonomi Indonesia berada di luar pencatatan resmi.

“Bank Dunia katakan saat ini (ekonomi abu-abu/hitam) itu kurang lebih 35 persen daripada ekonomi kita, tidak tercatat,” ujar Hashim.

Ia memaparkan, selama ini nilai ekonomi Indonesia kerap disebut berada di angka Rp25.000 triliun. Namun, angka tersebut dinilainya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Ekonomi Indonesia bukannya 25.000 triliun, sesungguhnya saat ini ekonomi kita sudah 31–32.000 triliun, tapi 7 triliun itu enggak tercatat,” lanjutnya.