Dalam pernyataannya, Noe juga membantah anggapan masuknya ke DPN sebagai bentuk keberpihakan politik.
Noe menegaskan dirinya tidak berada di bawah kepentingan tokoh atau kekuatan politik mana pun.
Vokalis band Letto itu menyebut hanya bertanggung jawab pada nilai yang diyakininya dan kepada Tuhan.
"Jadi tenang aja. Kalau di bawah Bahlil, di bawah siapa segala macam. Kita enggak di bawah siapa-siapa," tegas Noe.
Menjawab tudingan masuk ke sistem pemerintahan, Noe membedakan secara tegas antara negara dan pemerintah.
Dia menilai pemerintah merupakan bagian dari negara yang bergerak dalam siklus politik lima tahunan, sementara negara memiliki kepentingan jangka panjang.
Dalam kerangka itu, Noe menempatkan dirinya pada posisi negara, bukan kepentingan pemerintahan.
"Oke, soal masuk sistemnya gitu. Jadi yang saya pandang adalah kita masuk sistem negara untuk membantu pemerintah agar tetap lurus di dalam bangsa," terangnya.
Jelaskan Perannya Atasi 'Perang Kognitif'
Selain itu, Noe juga menyoroti ihwal kritik mengenai kompetensinya sebagai Tenaga Ahli DPN.
Noe menjelaskan, dewan pertahanan negara itu tidak semata urusan senjata dan perang fisik.
Tokoh publik itu bahkan menyebut, ancaman terhadap negara juga datang dari perang non-militer seperti disinformasi, dan runtuhnya kepercayaan publik.
Di samping itu, terdapat pula perpecahan sosial hingga melahirkan 'perang kognitif' yang dinilai berhubungan dengan cara berpikir masyarakat.
"Perang kognitif itu gimana sih? Perang kognitif itu berhubungan dengan yang kamu pakai sehari-hari, itu bisa menghancurkan negara," tutur Noe.
"Contohnya seperti kita sekarang ini menurutmu baik-baik saja? Kita terpecah belah satu sama lain, susah banget kok percaya satu sama lain," sambungnya.