Mahasiswa Gelar Aksi “Kalbar Menggugat” Jilid 2, Desak Pemerintah Percepat Pembangunan dan Tuntaskan Persoalan Daerah

SIBERKALIMANTAN.COM, PONTIANAK – Mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam BEM SI, BEM Seka Kalbar, serta Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah Kalimantan Barat kembali turun ke jalan dalam aksi “Kalbar Menggugat” Jilid 2 pada Jumat sore, 21 November 2025. Aksi ini membawa rangkaian tuntutan yang sebelumnya telah disuarakan sehari sebelumnya, meliputi percepatan pembangunan infrastruktur Kalimantan Barat, penyelesaian pembahasan KUHAP, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta penguatan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sejak pukul 15.00 WIB, massa aksi mulai berkumpul di kawasan Bundaran Digulis Pontianak. Dengan berjalan kaki, mereka bergerak menuju Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat sambil membawa spanduk, poster tuntutan, serta menyuarakan berbagai persoalan yang mereka nilai belum ditangani secara serius oleh pemerintah.

Setibanya di Gedung DPRD Kalbar, para peserta aksi berupaya masuk ke ruang sidang paripurna untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, pihak keamanan DPRD awalnya tidak memberikan izin bagi seluruh massa untuk masuk, sehingga situasi sempat menegang. Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya para mahasiswa diperbolehkan memasuki ruang paripurna untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam forum penyampaian aspirasi tersebut, mahasiswa dari berbagai daerah menyuarakan keluhan terkait kondisi infrastruktur, akses layanan kesehatan, pendidikan, serta persoalan daerah lainnya yang mereka nilai masih tertinggal.

Ketua BEM Polnep, Syariful Hidayatullah, yang juga menjadi salah satu koordinator aksi, menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan suara kolektif mahasiswa dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

“Aksi ini adalah representasi dari persoalan di daerah masing-masing. Dua hari kami menggelar aksi, dan akhirnya kami mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kalbar Bapak Aloy, Bapak Gubernur Kalbar, serta OPD Kalimantan Barat pada Rabu, 26 November 2025, untuk mendengarkan aspirasi terkait infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan isu-isu daerah lainnya,” ujar Syariful.

Ia menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu-isu tersebut dan memastikan pemerintah daerah memberikan langkah konkret, bukan hanya janji. Aksi “Kalbar Menggugat” Jilid 2 ini menjadi penegasan bahwa mahasiswa masih memegang peran sebagai pengawas dan penyambung suara masyarakat, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian dalam pembangunan.

Aksi berakhir dengan tertib setelah seluruh perwakilan mahasiswa selesai menyampaikan tuntutannya dan mendapat kepastian terkait pertemuan resmi pada pekan berikutnya.