APBD Kalbar 2026 Difokuskan untuk Kepentingan Publik, Gubernur Ria Norsan Tegaskan Prioritas Layanan Dasar

SIBERKALIMANTAN.COM, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan bahwa arah pembangunan pada Tahun Anggaran 2026 akan lebih berfokus pada kebutuhan masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa seluruh program yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 disusun dengan mempertimbangkan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

Dalam keterangannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa APBD 2026 merupakan hasil kerja kolektif antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Barat melalui proses panjang, mulai dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga penetapan akhir. Penyusunannya juga mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, sehingga struktur anggaran dapat berjalan lebih akuntabel dan terarah.

Berdasarkan dokumen yang telah disetujui bersama, Pendapatan Daerah Kalimantan Barat pada 2026 ditargetkan mencapai Rp 5,97 triliun. Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 6,22 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan daerah sebesar Rp 300 miliar, yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025.

Gubernur Ria Norsan mengapresiasi sikap terbuka DPRD yang secara aktif memberikan masukan, koreksi, serta pengawasan selama proses penyusunan. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuat APBD 2026 lebih matang dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

Ia menegaskan bahwa prioritas pemerintah daerah tidak berubah: memperkuat layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah; mendorong pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil; serta memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi pusat kebijakan.

“Pemerintah Provinsi tetap memegang komitmen bahwa anggaran daerah harus kembali kepada rakyat. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata,” ujar Ria Norsan menekankan.

Dengan disahkannya APBD 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pelaksanaan program tahun depan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.