Atasi Kawasan Kumuh, Gubernur Kalbar Dampingi Menteri PKP Tinjau Bedah Rumah di Desa Parit Baru

SIBERKALIMANTAN.COM, KUBU RAYA - Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengentaskan kawasan pemukiman kumuh di wilayahnya. Hal ini disampaikan saat dirinya mendampingi kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kamis 2 Maret 2026.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPS Pusat untuk meninjau langsung progres pembangunan serta pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH). Desa Parit Baru dipilih menjadi sasaran utama karena kondisi lingkungannya yang memerlukan penataan ulang secara komprehensif.

Baca Juga: Sudah Lapor ke BGN soal Temuan Belatung di Puding MBG, Walkot Malang Singgung Sanksi untuk SPPG

Kubu Raya Jadi Fokus Utama

Ria Norsan mengungkapkan bahwa Kabupaten Kubu Raya, khususnya di sepanjang jalur Jalan Adisucipto, merupakan wilayah dengan kepadatan pemukiman kumuh tertinggi di Kalimantan Barat. Kondisi bangunan yang saling berdempetan serta drainase yang tersumbat menjadi tantangan utama di kawasan tersebut.

"Paling banyak memang Kabupaten Kubu Raya, terutama di jalur Jalan Adisucipto ini. Karena penataannya dari dulu sudah seperti ini, dinding antar rumah dempet-dempetan dan saluran air mampet semua. Maka dari itu, lokasi ini dipilih untuk direnovasi," ujar Ria Norsan di sela-sela peninjauan.

Berbeda dengan daerah lain di Kalbar yang masih memiliki lahan luas dan vegetasi yang terjaga, kawasan Parit Baru memerlukan intervensi khusus agar menjadi lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.

Baca Juga: Pererat Silaturahmi Lewat Safari Ramadan, Sujiwo Komitmen Poles Wajah Sungai Raya Dalam

Sinergi Program Bedah Rumah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri telah memiliki program rutin intervensi RTLH yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga pada penataan sanitasi dan lingkungan sekitar.

"Setiap tahun kita ada program itu. Rumah yang tidak layak huni kita baguskan, kemudian lingkungan kita tata kembali. Kami menyebar di setiap kabupaten dan kota untuk memastikan warga mendapatkan hunian yang layak," tambahnya.

Kunjungan tingkat menteri ini diharapkan dapat mempercepat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan Barat.