Menteri PKP Tinjau Progres Penanganan Kawasan Kumuh di Kubu Raya, Bupati Sujiwo: Program Bedah Rumah Tertinggi di Kalbar

Program Bedah Rumah

Selain penanganan kawasan kumuh, dalam pertemuan tersebut juga dibahas program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kubu Raya.

Sujiwo mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah daerah mengusulkan lebih dari 16.000 unit rumah untuk mendapatkan program perbaikan rumah tidak layak huni.

Dari jumlah tersebut, Kabupaten Kubu Raya berhasil memperoleh alokasi hampir 1.500 unit program bedah rumah dari pemerintah pusat.

“Untuk program bedah rumah tahun ini kita mengajukan lebih dari 16.000 unit. Alhamdulillah kita mendapatkan hampir 1.500 unit, dan itu menjadi yang tertinggi di Kalimantan Barat,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan para anggota Komisi V DPR RI yang turut memperjuangkan aspirasi masyarakat Kubu Raya di tingkat nasional.

Beberapa nama anggota DPR RI dari Komisi V yang disebut turut memberikan dukungan antara lain Syarif Abdullah Alkadrie, Boyman Harun, Juliansyah, serta Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

“Terima kasih kepada teman-teman Komisi V seperti Pak Syarif Abdullah, Pak Boyman, Pak Juliansyah, dan Pak Lasarus yang saya yakin memiliki peran besar sehingga Kabupaten Kubu Raya mendapatkan alokasi yang cukup tinggi,” ungkapnya.

Sinkronisasi Data dengan BPS

Dalam kesempatan itu, Sujiwo juga menyinggung adanya perbedaan data antara pemerintah daerah dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kondisi perumahan dan kawasan permukiman.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan sinkronisasi data agar tidak terjadi perbedaan informasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

“Saat ini ada perbedaan data dengan BPS. Nanti akan kita sinkronisasi untuk melihat di mana letak perbedaannya,” jelasnya.

Sujiwo mengatakan pihaknya akan segera mengundang Kepala BPS untuk melakukan pembahasan bersama sehingga data yang digunakan ke depan benar-benar sama dan akurat.

Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan seluruh kebijakan pembangunan menggunakan satu basis data nasional yang valid.

“Saya akan segera mengundang Kepala BPS agar kita bisa menyamakan data. Karena memang arahan Bapak Presiden adalah menggunakan satu data, yaitu data BPS. Tinggal nanti kita menyesuaikan dan mencari di mana letak perbedaannya,” tegas Sujiwo.