BEM PTMA-I Kritik Kisruh Gubernur dan Wakil Gubernur, Minta Pemimpin Fokus pada Kepentingan Publik

SIBERKALIMANTAN.COM, PONTIANAK – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah–‘Aisyiyah Indonesia (BEM PTMA-I) menyuarakan keresahan masyarakat terkait memanasnya hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Koordinator Umum Sosial Hukum BEM PTMA-I, Muhammad Rizal Amrullah, pada Rabu, 10 Desember 2025.

Rizal menilai bahwa dinamika politik di tingkat elite saat ini justru menjauh dari kepentingan masyarakat luas. Ia menyebut, perselisihan yang dibawa ke ruang publik hanya membuat warga semakin tidak nyaman.

Baca Juga: Beberapa Destinasi Wisata di Kubu Raya Rusak Akibat Cuaca Ekstrem, Disporapar Lakukan Peninjauan

“Gubernur dan wakil gubernur saat ini sibuk saling klarifikasi dan mencari validasi siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya rasa masyarakat tidak memerlukan hal ini. Publik tidak butuh dramatisasi elite politik,” tegasnya.

Menurutnya, demokrasi substansial mengharuskan pembahasan politik berfokus pada isu-isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, bukan konflik personal para pemimpin.

“Elite politik seharusnya berbicara tentang apa yang menjadi percakapan masyarakat. Hari ini masyarakat membahas KUHP baru, membahas Indeks Pembangunan Manusia Kalbar yang rendah, membahas tingginya angka pengangguran,” ujarnya.

Baca Juga: Berbagai Komunitas Pontianak Gelar Penggalangan Dana untuk Koban Bencana

Rizal juga menilai bahwa drama politik yang ditampilkan hanya mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah mendesak yang memerlukan solusi nyata.

“Kami sebagai masyarakat tidak mau diperlihatkan dramatisasi elite politik yang bagi kami sangat tidak penting,” tambahnya.

Melalui pernyataan ini, BEM PTMA-I mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar kembali fokus pada pembangunan daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Update Korban Bencana di Sumatera: 753 Meninggal Dunia, 650 Jiwa Dilaporkan Masih Hilang

Mereka menegaskan bahwa legitimasi dan kepercayaan publik hanya dapat dijaga apabila pemimpin daerah menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.